Edukasipedia.id – Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan, Indonesia perlu mengembangkan sektor-sektor strategis yang berbasis pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Salah satu sektor yang kini dianggap dapat memberikan kontribusi signifikan adalah ekonomi syariah.
Ekonom dan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, mengusulkan agar ekonomi syariah dijadikan proyek strategis nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2026. Usulan ini disampaikan dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh INDEF, yang disiarkan langsung dari Jakarta.
Ekonomi Syariah sebagai Pilar Ekonomi Nasional
Handi Risza mengungkapkan bahwa ekonomi syariah harus menjadi salah satu program unggulan pemerintah Indonesia. Dalam webinar tersebut, ia menekankan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Ekonomi syariah perlu dijadikan sebagai proyek strategis nasional. Ini bisa berupa destinasi wisata, kawasan ekonomi khusus, atau sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Handi.
Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan ekonomi berbasis prinsip syariah, yang di dalamnya terdapat konsep keadilan sosial dan keberlanjutan.
Handi menilai, dengan kebijakan yang tepat, ekonomi syariah dapat menjadi motor penggerak yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Meningkatkan Layanan Keuangan Syariah
Salah satu langkah strategis yang diusulkan Handi Risza adalah peningkatan layanan keuangan syariah di Indonesia. Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk memperbanyak bank syariah yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selain Bank Syariah Indonesia (BSI).
Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk-produk dan layanan keuangan syariah yang lebih beragam dan terjangkau.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya dukungan untuk sektor mikro dan kecil yang berbasis syariah, sehingga menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Namun, Handi menambahkan bahwa tantangan lain yang perlu diatasi adalah mempermudah akses keuangan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau lembaga keuangan konvensional.
Salah satu solusinya adalah melalui fintech syariah, yang menawarkan kemudahan transaksi dan memungkinkan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia untuk mengakses layanan keuangan berbasis syariah secara digital.
Sinergi Antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pelaku Ekonomi
Pengembangan ekonomi syariah, menurut Handi, tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pemerintah saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan institusi keuangan untuk memastikan keberhasilannya.
Dengan sinergi ini, ekonomi syariah diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dan menjadi bagian integral dari sistem pembangunan ekonomi nasional.
Dalam jangka panjang, sektor ini diharapkan bisa membantu menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi global, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif.
Handi juga mengusulkan agar pemerintah menghapus dikotomi antara sistem ekonomi syariah dan non-syariah. Menurutnya, ekonomi syariah sudah menjadi sistem tersendiri yang dapat memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Dengan menghilangkan batasan antara ekonomi syariah dan non-syariah, sistem ini bisa berjalan lebih harmonis dan terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya. Hal ini akan menciptakan peluang bagi sektor syariah untuk berkembang lebih bebas, tanpa terhambat oleh perbedaan sistem yang ada.
Dalam hal pembiayaan, Handi juga menekankan perlunya memperluas dan memperdalam skema pembiayaan syariah, baik untuk sektor publik maupun non-publik.
Pembiayaan berbasis syariah dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, UMKM, serta sektor-sektor produktif lainnya yang berpotensi besar untuk menggerakkan ekonomi Indonesia.
“Skema pembiayaan syariah untuk sektor publik dan non-publik harus diperluas agar selaras dengan perkembangan sektor pembiayaan saat ini. Kami berharap ekonomi syariah dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang membawa Indonesia menuju negara maju,” tambah Handi.
Pembiayaan infrastruktur berbasis syariah, misalnya, bisa menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri yang sering kali membebani fiskal negara.
Ekonomi Syariah Sebagai Pengungkit Perekonomian
Dengan langkah-langkah strategis ini, ekonomi syariah diharapkan bukan hanya menjadi alternatif, tetapi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera dan stabil.
Penulis: Felizhia Zafirah Arine
Editor: Haqqi Idral
Leave a comment